Sidoarjo, Pelopornews.co.id | 18 November 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa. Seluruh pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa, dengan dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Ainur Rahman menyampaikan bahwa 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terlebih, di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menyusun perencanaan serta menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain penguatan akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga menekankan pentingnya membangun pemerintahan desa yang berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi serta upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Ainur Rahman juga mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Selain Desa Kwangsan, enam desa lainnya ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenam desa tersebut meliputi Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.
Melalui GEMA DESA 2026, Pemkab Sidoarjo berharap tata kelola keuangan desa semakin baik, pengawasan semakin optimal, serta penggunaan anggaran mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Hendrik)
![]()
