PEKALONGAN – Pelopornews.co.id – Pengembangan sektor pariwisata mulai dilirik DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi wisata dinilai perlu dimaksimalkan agar sumber pemasukan daerah semakin beragam dan tidak terus bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, dalam kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional bertema “Kemandirian Seni dan Budaya Jawa Tengah di Era Modern” yang berlangsung di Hotel Amandaru, Kabupaten Pekalongan, Selasa (17/11/2026).
Harun menilai Jawa Tengah memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisata sebagai sektor produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah maupun masyarakat. Selain berpotensi meningkatkan pemasukan daerah, keberadaan destinasi wisata juga dapat membuka ruang usaha baru serta menyediakan pilihan rekreasi yang lebih beragam.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai memikirkan sumber pendapatan alternatif di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. Ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor perlu diimbangi dengan optimalisasi sektor lain yang memiliki potensi ekonomi.
Ia mengingatkan, kebijakan peningkatan pajak bukan satu-satunya jalan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Sebab, kenaikan beban pajak berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat.
“Kalau pajak dinaikkan, masyarakat tentu terbebani. Maka, sedapat mungkin kita mencari alternatif sumber pendapatan daerah yang dalam proses pemungutannya justru menggembirakan, seperti sektor pariwisata,” ungkap Harun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan perencanaan yang terarah, pengelolaan profesional, serta komitmen berkelanjutan agar potensi wisata benar-benar memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, DPRD Jawa Tengah telah mempelajari berbagai pola pengembangan dan pengelolaan pariwisata di sejumlah daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Jakarta.
Langkah pengembangan tersebut juga memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Jawa Tengah. Regulasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan perannya terhadap pembangunan daerah.
Harun berharap, potensi wisata yang dimiliki Jawa Tengah dapat dikelola secara lebih optimal sehingga mampu menjadi salah satu penopang PAD di masa mendatang.
Dengan demikian, penguatan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. (Edy)
![]()
