BANGKALAN – Pelopornews.co.id – Eskalasi ancaman siber di sektor publik Indonesia kembali mengalami peningkatan signifikan. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI 2026, sejumlah threat actor lokal melancarkan gelombang serangan siber terkoordinasi yang secara khusus membidik infrastruktur digital milik institusi pemerintah dan universitas.
Berdasarkan investigasi keamanan siber, maraknya aktivitas peretasan ini ditengarai kuat sebagai bentuk aksi protes digital (hacktivism) terhadap sejumlah kebijakan dan putusan yang dikeluarkan pemerintah. salah satu nya, kelompok peretas lokal yang teridentifikasi paling agresif gelombang serangan kali ini adalah Cyber Error System.
Pola serangan yang dilancarkan oleh para pelaku tergolong variatif dan terstruktur. Tidak lagi sekadar melakukan web defacement (mengubah tampilan visual situs web) untuk meninggalkan pesan protes, kelompok ini juga melakukan penetrasi lebih dalam. Aksi mereka mencakup pencurian kredensial masuk hingga eksfiltrasi data pribadi skala besar. Sejumlah data sensitif dilaporkan berhasil dikompromikan dari basis data internal, meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon aktif, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), hingga berkas-berkas korporasi yang bersifat rahasia.
Dalam aksi defacement terbaru yang menyasar laman publik, kelompok Cyber Error System meninggalkan sebuah pesan manifesto politik yang cukup menohok pada halaman utama situs yang diretas:
“Indonesia di tahun 2026 ini tampak makin kehilangan arah akibat normalisasi korupsi sistemik dan hukum yang tebang pilih, di mana skandal triliunan rupiah terus berulang sementara ruang kritik publik justru makin dipersempit. Di tengah glorifikasi angka pertumbuhan ekonomi dan proyek mercusuar, realitas di akar rumput justru menunjukkan kelas menengah yang ambruk, lapangan kerja formal yang langka, dan meroketnya harga kebutuhan pokok. Kita sedang menyaksikan jurang ketimpangan yang melebar, di mana negara dikelola layaknya korporasi yang lebih mementingkan akumulasi modal para elite ketimbang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.”
Menanggapi insiden yang terjadi tepat menjelang momentum nasional ini, tim respons insiden siber bersama pengelola IT terkait diimbau untuk segera memberlakukan status siaga satu. Langkah mitigasi darurat berupa penutupan celah keamanan (patching), pembaruan enkripsi basis data, serta audit akses kredensial mutlak diperlukan guna memutus rantai kebocoran data yang lebih luas.
