PEKALONGAN – Pelopornews.co.id – Persoalan infrastruktur di wilayah Pekalongan Utara kembali menjadi perhatian. LSM Pejuang 24 bersama sejumlah warga Desa Mulyorejo dan Desa Tegaldowo mendatangi Kantor Bupati Pekalongan, Jumat (21/8/2026), untuk menyampaikan sekaligus mengawal aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, dengan didampingi perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH).
Pertemuan berlangsung dengan membahas sejumlah persoalan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari kondisi sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, hingga kebutuhan pembangunan rumah pompa di Desa Tegaldowo.
Salah satu aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan pembangunan jalan rabat beton di sebelah timur Sungai Meduri.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah menyampaikan bahwa pekerjaan jalan tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Agustus 2026.
Rencana tersebut menjadi kabar positif bagi masyarakat yang selama ini mengharapkan adanya peningkatan kualitas akses jalan di wilayah tersebut.
Selain itu, ruas Karangjompo–Mulyorejo juga mendapat perhatian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa ruas jalan tersebut telah masuk dalam penganggaran tahun 2026 dan ditargetkan mulai dikerjakan dalam kurun waktu sekitar satu hingga dua minggu mendatang.
Realisasi pekerjaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung aktivitas masyarakat yang menggunakan jalur tersebut setiap hari.
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah kebutuhan pembangunan jembatan penghubung Jeruksari–Mulyorejo.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa tahapan awal pembangunan jembatan akan dimulai dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2026.
Penyusunan DED diperlukan untuk memastikan pembangunan memiliki perencanaan teknis yang matang, termasuk konstruksi, spesifikasi teknis, kebutuhan lahan, serta estimasi pembiayaan.
Berdasarkan pembahasan dalam audiensi, kebutuhan anggaran pembangunan jembatan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar.
Karena kebutuhan anggarannya cukup besar, pemerintah daerah akan berupaya mencari dukungan pembiayaan dari berbagai sumber. Selain melalui APBD Kabupaten Pekalongan, pemerintah juga membuka peluang memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut juga terungkap besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan.
Pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan secara keseluruhan mencapai sekitar Rp350 miliar.
Namun, kemampuan penganggaran dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar, sedangkan pada tahun 2027 ditargetkan terdapat tambahan anggaran sedikitnya Rp100 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan infrastruktur jalan membutuhkan perencanaan jangka menengah serta dukungan anggaran secara berkelanjutan.
Aspirasi warga Desa Tegaldowo mengenai kebutuhan pembangunan rumah pompa juga menjadi bagian dari pembahasan.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kondisi lapangan serta kebutuhan teknis pembangunan fasilitas tersebut.
Apabila hasil kajian dan kondisi lapangan mendukung, program pembangunan rumah pompa diharapkan dapat diusulkan masuk dalam penganggaran tahun 2027.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan pengelolaan air serta meningkatkan ketahanan infrastruktur di wilayah Pekalongan Utara.
Ketua LSM Pejuang 24, Teguh Hadi Santoso, yang akrab disapa Silva Hadi, menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bersama warga bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan, tetapi untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar masyarakat di wilayah Pekalongan Utara tidak merasa tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.
“Jangan sampai wilayah Pekalongan Utara termarginalkan. Mohon ditengoklah di wilayah utara,” tegas Silva Hadi.
Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan berdampak terhadap kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil usaha, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas perekonomian.
Karena itu, pihaknya berharap rencana yang telah disampaikan dalam audiensi dapat dikawal bersama hingga memasuki tahap pelaksanaan.
Audiensi antara LSM Pejuang 24, warga, dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tersebut setidaknya menghasilkan sejumlah komitmen dan rencana tindak lanjut, mulai dari pembangunan jalan rabat beton, perbaikan ruas Karangjompo–Mulyorejo, penyusunan DED jembatan Jeruksari–Mulyorejo, hingga pengecekan kebutuhan rumah pompa di Desa Tegaldowo.
Namun demikian, masyarakat masih menunggu realisasi dari setiap rencana tersebut di lapangan.
Bagi warga, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari adanya pembahasan dan penganggaran, tetapi dari sejauh mana program tersebut benar-benar terwujud dan memberikan manfaat secara langsung.
Pengawalan LSM Pejuang 24 bersama masyarakat pun diharapkan dapat menjadi bagian dari kontrol sosial agar pembangunan infrastruktur di Pekalongan Utara berjalan transparan, tepat sasaran, sesuai perencanaan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
(Edy)
