BATURAJA – Pelopornews.co.id — Aksi unjuk rasa yang digelar oleh gabungan wartawan dan LSM di Dinas Pendidikan (Disdik) serta DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Senin (3/8/2026) mendapat sorotan. Menanggapi kritik dari salah satu ormas yang menilai aksi tersebut menyerang ranah pribadi, massa aksi menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara objektif, mendasar, dan mengantongi bukti valid.
Koordinator Wilayah Sriwijaya Corruption Watch (SCW) OKU Raya, Antoni, menyampaikan bahwa aksi damai tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan.
“Aksi yang dilakukan rekan-rekan di Disdik dan DPRD OKU sudah sesuai fungsi kontrol. Menurut kami, komentar kritik dari ormas tersebut justru syarat akan keberpihakan yang tidak jelas kepentingannya. Apalagi yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung,” tegas Antoni saat ditemui di Kantor SCW Korwil OKU Raya, Rabu (5/8/2026).
Tiga Isu Utama Disdik OKU
Antoni menjelaskan, gerakan kontrol sosial yang selaras dengan moto “Sayangi OKU” tersebut membawa tiga substansi kritis berdasarkan data dan fakta di lapangan:
-
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB): Ditemukan dugaan kejanggalan pada jalur afirmasi, prestasi, dan zonasi. Pihaknya mengantongi tiga alat bukti yang siap diserahkan saat Panitia Khusus (Pansus) DPRD OKU digelar.
-
Program Seragam Sekolah Gratis: Pada anggaran 2025, program ini telah dilaporkan ke Polda Sumsel atas dugaan pengelembungan harga (mark-up) serta ditemukannya siswa yang terpaksa membeli seragam sendiri. Sementara untuk program 2026 yang belum berjalan, Disdik OKU terkesan tidak transparan dan tidak merespons surat klarifikasi resmi.
-
Syarat Jabatan Kepala Sekolah: Terindikasi adanya sejumlah kepala sekolah yang dilantik tanpa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sesuai ketentuan.
Kawal Pembentukan Pansus DPRD
Pihak aktivis dan media mendesak Bupati OKU agar program prioritas daerah seperti pembagian seragam gratis dijalankan secara transparan, mulai dari rincian harga satuan, kualitas bahan, hingga jumlah tepat sasaran penerima.
Ke depan, SCW OKU Raya bersama gabungan LSM dan awak media berkomitmen mengawal ketat Pansus Komisi I DPRD OKU agar menghasilkan rekomendasi yang tegas demi perbaikan iklim pendidikan di Kabupaten OKU.
(Irawan)
