Brebes – Pelopornews.co.id – Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Praktik yang diduga merugikan masyarakat pengguna BBM bersubsidi itu terpantau di SPBU 44.522.10 Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada Selasa malam (18/8/2026).
Berdasarkan pemantauan langsung tim awak media pada sekitar pukul 21.00 hingga 21.35 WIB, ditemukan sejumlah aktivitas yang dinilai tidak lazim dalam proses pengisian BBM bersubsidi. Di lokasi, terlihat pengendara sepeda motor yang diduga melakukan pembelian Pertalite secara berulang dengan membawa jeriken dan selang penyedot.
Pola tersebut diduga dilakukan untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar dari kebutuhan normal pengguna kendaraan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas pengangsu Pertalite itu diduga dikoordinasikan oleh seseorang berinisial JK. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Dalam pemantauan di sekitar SPBU, awak media juga mendapati seorang pengendara sepeda motor yang diduga tengah menjalankan aktivitas pengangsuan Pertalite.
Sejumlah jeriken dan selang penyedot panjang terlihat disembunyikan di area semak-semak sekitar SPBU. Cara tersebut diduga digunakan untuk menyimpan perlengkapan agar tidak mudah terlihat oleh petugas maupun masyarakat.
Saat dikonfirmasi langsung oleh awak media bersama warga sekitar, pengendara tersebut tampak panik dan memberikan keterangan yang berubah-ubah mengenai aktivitas pembelian BBM yang dilakukannya.
Temuan itu menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di SPBU tersebut, khususnya terhadap kendaraan yang diduga melakukan pembelian secara berulang.
Selain aktivitas pengangsu Pertalite, kondisi di jalur pengisian solar bersubsidi juga menjadi perhatian. Sedikitnya lima unit truk berukuran besar dengan bak tertutup terpal terlihat mengantre di area pengisian.
Kendaraan-kendaraan tersebut diduga telah mengalami modifikasi sehingga dapat digunakan untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar. Keberadaan armada tersebut menjadi sorotan karena pola pengisian yang terlihat tidak seperti konsumen kendaraan pada umumnya.
Informasi dari warga dan hasil penelusuran di sekitar lokasi juga memunculkan dugaan bahwa armada truk tersebut berkaitan dengan seseorang berinisial Baihaqi, yang disebut-sebut memiliki latar belakang dari unsur TNI.
Upaya awak media meminta klarifikasi kepada petugas SPBU dilakukan di lokasi. Dua petugas yang disebut berinisial IN dan HN memberikan penjelasan mengenai aktivitas pengisian BBM bersubsidi yang berlangsung malam itu.
IN menyampaikan bahwa pengisian dilakukan dengan kapasitas tertentu.
“Per tangki itu biasanya seratus ribu,” ujar IN saat diwawancarai awak media.
Sementara itu, HN menjelaskan bahwa banyaknya truk yang terlihat di lokasi berkaitan dengan antrean kendaraan sebelum melakukan pengisian.
“Ohh nunggu, berarti nunggu. Kita juga melayani pengisian menyesuaikan barcode,” kata HN.
Menurut keterangan petugas, pelayanan BBM dilakukan dengan mengacu pada prosedur yang berlaku dan penggunaan sistem barcode.
Meski demikian, keterangan tersebut masih menyisakan pertanyaan karena berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat kendaraan yang diduga melakukan aktivitas pengisian secara berulang. Kondisi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut melalui data transaksi, rekaman CCTV, pencatatan barcode, serta data penyaluran BBM bersubsidi di SPBU terkait.
Temuan di lapangan tersebut mendorong desakan agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Brebes diperketat. Masyarakat pengguna kendaraan yang membeli BBM sesuai kebutuhan menilai praktik pembelian secara berlebihan berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Apabila dugaan penyalahgunaan tersebut terbukti, pihak berwenang perlu menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari pola transaksi, identitas kendaraan, volume pengisian, penggunaan barcode, hingga kemungkinan adanya pihak yang mengatur pembelian secara berulang.
Manajemen SPBU juga perlu dimintai pertanggungjawaban apabila nantinya terbukti terdapat pembiaran atau pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional dapat dipertimbangkan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jajaran Mabes Polri, Mabes TNI dan Polisi Militer (POM) apabila ditemukan indikasi keterlibatan anggota militer, diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Masyarakat juga berharap pengawasan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Jika benar terdapat jaringan yang mengorganisasi pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar, maka pihak yang berada di balik aktivitas tersebut harus ditelusuri hingga tuntas.
(Edy)
