Advertorial

Pemkab Blitar Minta Petani Mandiri Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena DBHCHT Menyusut


Penulis : Meja Redaksi

Pemkab Blitar Minta Petani Mandiri Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena DBHCHT Menyusut

BLITAR, Pelopornews.co.id — Menurunnya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memaksa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat. Guna menjaga perlindungan jaminan sosial para petani tetap aman, Disnaker mengintensifkan sosialisasi agar kelompok tani siap membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri untuk beberapa bulan ke depan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Toha Mashuri, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkeliling ke berbagai kecamatan untuk berkoordinasi langsung dengan para ketua kelompok tani. Langkah jemput bola ini dilakukan agar informasi terkait mekanisme pembiayaan dapat tersampaikan secara merata kepada seluruh petani.

“Semua kecamatan kita keliling. Kita sampaikan kepada kelompok-kelompok tani agar informasi ini dilanjutkan kepada petani lainnya yang masuk dalam daftar peserta yang sudah didaftarkan tahun lalu,” ungkap Toha, Jumat (20/11).

Dalam skema pengelolaan DBHCHT sebelumnya, anggaran tersebut mencakup premi kepesertaan sekaligus biaya operasional untuk sosialisasi. Namun, pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah hanya sanggup menanggung iuran selama sembilan bulan. Konsekuensinya, terdapat sisa waktu tiga bulan yang harus ditanggung secara mandiri oleh petani agar status kepesertaan mereka tidak nonaktif.

“Kita tidak bisa meng-cover keseluruhan petani dan juga tidak bisa membiayai setiap bulan selama satu tahun penuh. Tahun 2026 ini kita hanya membiayai sembilan bulan. Untuk tiga bulan lainnya, hendaknya dibiayai sendiri oleh petani agar genap satu tahun,” jelasnya.

Situasi serupa diprediksi bakal berlanjut pada tahun 2027 mendatang. Mengingat proyeksi alokasi DBHCHT untuk sejumlah daerah di Jawa Timur diperkirakan terus mengalami penurunan, kemampuan fiskal pemda untuk membiayai iuran jaminan sosial secara penuh tentu semakin terbatas.

Sebagai bentuk antisipasi dini, Toha mengimbau para petani agar memiliki inisiatif membayar iuran secara swadaya pada awal tahun—seperti bulan Januari dan Februari—sambil menunggu proses pencairan dana DBHCHT.

Apabila dana dari pemerintah nantinya sudah cair, pihak Disnaker memastikan akan langsung membayarkan premi sesuai dengan porsi alokasi anggaran yang tersedia, sehingga beban petani dapat diringankan pada periode tersebut.

“Jangan sampai kepesertaan terputus. Januari, Februari, dan seterusnya sebisa mungkin dibiayai sendiri oleh petani terlebih dahulu. Nanti ketika DBHCHT sudah bisa dicairkan, bagian yang dapat dibiayai dari anggaran yang dialokasikan ke Disnaker akan kita bayarkan,” tegas Toha.

Keberlanjutan pembayaran premi ini dinilai sangat krusial mengingat profesi petani memiliki risiko kerja yang tinggi. Dengan kepesertaan yang tetap aktif sepanjang tahun, para petani diklaim akan senantiasa terlindungi oleh jaring pengaman sosial manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah aktivitas bertani.

“Kalau terjadi sesuatu pada bulan-bulan itu, mereka bisa klaim. Karena itu, kami berharap petani tetap menjaga kepesertaannya agar tidak sampai terputus,” pungkasnya.

Melalui pendekatan dan sosialisasi yang masif ini, Disnaker Kabupaten Blitar optimis kesadaran petani terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial akan semakin mengakar, sekaligus melatih kemandirian di tengah dinamika fluktuasi anggaran pemerintah daerah. (Adv/Kmf/Indra Yani)

Loading

Leave a Reply

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE