SIDOARJO, Pelopornews.co.id – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas koperasi sekaligus memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bersubsidi yang dipasarkan kepada masyarakat.
Dalam peninjauan itu, Zulkifli Hasan hadir bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Riza Ramadani, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi. Anggota Ombudsman RI juga turut hadir.
Zulkifli Hasan menjelaskan, pembangunan KDKMP dengan anggaran sekitar Rp3 miliar diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. KDKMP Tambakrejo dilengkapi sejumlah sarana operasional, meliputi satu unit truk logistik, satu unit mobil pikap, dan dua unit becak motor (bentor) untuk mendukung distribusi barang di wilayah setempat.
“Ini bukan sekadar toko atau supermarket, melainkan koperasi milik seluruh warga Desa Tambakrejo. Gedung megah dan sarana ini hadir langsung untuk melayani kebutuhan bapak dan ibu di sini,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan warga.
Ia mengatakan, keberadaan KDKMP diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi barang dari produsen kepada konsumen. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dan barang bersubsidi melalui akses yang lebih dekat.
Salah satu layanan yang disiapkan adalah penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani. Menurut Zulkifli Hasan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi melalui KDKMP Tambakrejo dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pupuk, koperasi juga menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram dengan harga yang disebutkan sebesar Rp16.000 per tabung, serta minyak goreng bersubsidi seharga Rp16.700 per liter.
KDKMP Disiapkan untuk Layanan Keuangan dan Bansos
Tidak hanya melayani kebutuhan pokok, KDKMP Tambakrejo juga direncanakan menjadi pusat layanan masyarakat untuk berbagai kebutuhan lainnya, termasuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan pemerintah.
Zulkifli Hasan menyampaikan, koperasi tersebut direncanakan menyediakan layanan keuangan melalui agen BNI, sehingga masyarakat dapat melakukan sejumlah transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor bank.
Layanan yang direncanakan mencakup penyetoran uang, pembayaran listrik, pengiriman dan penerimaan uang, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Nanti di sini ada agen BNI 46. Ibu-ibu nanti setor uang cukup di sini, enggak usah ke bank lagi, di sini aja. Bayar listrik di sini, ngambil uang anaknya kerja di Arab, kirim uang, ambil di sini. Mudah enggak? Gampang enggak? Nanti kalau punya usaha UMKM, usaha kue, usaha apa saja, mau pinjam uang di sini juga,” tuturnya.
Ia berharap keberadaan berbagai layanan tersebut dapat mempermudah aktivitas ekonomi warga sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Pengelolaan Koperasi Harus Profesional
Dalam kunjungan itu, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan disertai pengawasan ketat.
Kepala desa setempat selaku Ketua Dewan Pengawas KDKMP diharapkan bekerja sama dengan kepala koperasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, manajer koperasi bertanggung jawab menjaga kelangsungan operasional dan memastikan layanan berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Menurutnya, KDKMP merupakan milik warga desa sehingga pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Koperasi ini punya Bapak, punya Ibu, warga Desa Tambakrejo. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab nanti Kadesnya bersama kepala koperasi dari warga sini yang baik,” jelasnya.
Melalui operasional KDKMP Tambakrejo, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi, layanan keuangan, bantuan sosial, dan dukungan usaha dapat semakin mudah dijangkau. Pengelolaan yang baik juga menjadi faktor penting agar koperasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warga.
(Hendrik)
