AMBON, Pelopornews.co.id – Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mendukung penguatan regulasi keamanan laut melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga, menyelaraskan kewenangan penegakan hukum, serta menjawab tantangan keamanan laut, khususnya di wilayah kepulauan Maluku.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Asisten Operasi Dankodaeral IX Kolonel Laut (P) Priyo Dwi Saputro dan Kepala Dinas Hukum Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., dalam Uji Publik Naskah Akademik RUU tentang Keamanan Laut di Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan dibuka Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., dilanjutkan pemaparan materi oleh sejumlah akademisi dan pakar hukum.
Prof. Arie Afriansyah membahas pembenahan tata kelola keamanan laut Indonesia. Sementara Dr. Poppy, S.H., M.H., mengulas penegakan hukum di negara kepulauan, dan Dr. Dyah, S.H., M.H., memaparkan konsep perancangan undang-undang keselamatan laut di negara kepulauan.
Dalam sesi diskusi, Kadiskum Kodaeral IX menyampaikan bahwa uji publik tersebut merupakan langkah strategis untuk menghasilkan regulasi yang mampu menyelaraskan kewenangan penyidik serta institusi yang memiliki tugas penegakan hukum di laut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, penegakan hukum di laut tidak hanya berorientasi pada terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi relevan bagi Maluku yang memiliki wilayah perairan luas, posisi geografis strategis, serta kekayaan sumber daya kelautan yang membutuhkan perlindungan dan pengelolaan secara optimal.
Salah satu isu strategis yang turut disoroti adalah Proyek Strategis Nasional Lapangan Gas Abadi Blok Masela di wilayah Maluku. Proyek yang berada di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut membutuhkan kepastian regulasi serta penguatan aspek yuridis, termasuk terkait yurisdiksi dan pengelolaan ruang udara di kawasan strategis tersebut.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Jantje Tjiptabudy, turut menekankan pentingnya menyusun RUU Keamanan Laut dengan perspektif negara kepulauan, bukan menggunakan pendekatan negara kontinental.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan wilayah perairan memerlukan regulasi yang mampu mengakomodasi karakteristik, tantangan, serta kebutuhan setiap wilayah.
Ia juga menilai penguatan kelembagaan yang telah ada menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ke depan diharapkan tidak hanya mengatur kewenangan, tetapi juga mampu mendorong efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.
Melalui uji publik tersebut, Kodaeral IX berharap RUU Keamanan Laut dapat melahirkan landasan hukum yang komprehensif, harmonis, dan implementatif dengan mempertimbangkan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan serta tantangan keamanan di wilayah perbatasan dan kawasan strategis.
Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan keamanan laut melalui sinergi lintas lembaga, sekaligus memberikan masukan berdasarkan pengalaman operasional TNI AL demi mewujudkan keamanan, kepastian hukum, perlindungan sumber daya kelautan, dan kesejahteraan masyarakat maritim di Maluku.
(@Dispen Kodaeral IX)
![]()
