JAKARTA, Pelopornews.co.id – Majelis hakim Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan putusan tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
” Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ujar Trunoyudo.
Ia menjelaskan, dalam persidangan KKEP, majelis hakim menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan penilaian etik. Atas putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan tidak menerima hasil sidang dan mengajukan banding.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Mereka masing-masing eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Dalam penyidikan, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM hingga kalangan pengusaha.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, terdapat dugaan penghilangan data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE, serta dugaan akses ilegal berdasarkan Pasal 332 KUHP.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Selain perkara penyadapan, Polri turut menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana makar yang harus dibuktikan secara terpisah.
Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution juga telah dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik. Namun, yang bersangkutan turut mengajukan banding atas putusan tersebut. (Saipul)
![]()
