Sidoarjo, Pelopornews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sekitar Rp600 juta untuk setiap desa pada 2027. Alokasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Rencana itu disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel & Convention Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Subandi.
Menurutnya, peningkatan dukungan anggaran melalui BKK perlu diiringi penguatan peran kecamatan melalui program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Kedua program tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan daerah.
BKK diarahkan untuk memperkuat kemampuan desa melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas wilayah. Sementara PIWK memberikan ruang bagi kecamatan untuk merespons persoalan yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Subandi menjelaskan, PIWK difokuskan pada percepatan penanganan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan rusak, normalisasi saluran air, dan kebutuhan infrastruktur lainnya.
“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat,” jelasnya.
Meski menyiapkan dukungan anggaran yang lebih besar, Subandi mengingatkan kepala desa dan seluruh perangkatnya agar tetap mengedepankan profesionalisme serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Ia meminta setiap proses perencanaan pembangunan dilakukan secara matang, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes.
Setiap program juga harus memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, harmonisasi internal pemerintahan desa dan kelurahan perlu terus dijaga. Kepala desa, lurah, sekretaris desa, serta seluruh perangkat diminta membangun koordinasi yang baik agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terhambat.
“Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegasnya.
Penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu tujuan pelaksanaan Bimtek selama dua hari oleh Pemkab Sidoarjo melalui Kecamatan Porong. Materi yang diberikan meliputi pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.
Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga mengingatkan pemerintah desa dan kelurahan agar kembali menghidupkan budaya gotong royong menjelang musim hujan.
Melalui dukungan BKK, penguatan PIWK, dan peningkatan kapasitas aparatur, Pemkab Sidoarjo berharap pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan dapat berjalan lebih cepat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Hendrik)
