BLITAR – Pelopornews.co.id – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dalam mengawal kepentingan masyarakat kembali disorot melalui agenda legislatif yang masif. Parlemen daerah ini tengah fokus menggodok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 serta aktif merespons berbagai persoalan krusial yang diadukan oleh warga.
Berdasarkan rilis resmi dari portal DPRD Kabupaten Blitar, dinamika di penghujung Oktober 2026 diwarnai oleh rapat kerja marathon selama tiga hari oleh empat komisi utama. Komisi I hingga Komisi IV secara intensif mendalami RKA bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan guna memastikan alokasi anggaran APBD benar-benar tepat sasaran, berfokus pada pelayanan publik, serta percepatan infrastruktur.
Di samping itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jawa Timur.
Komitmen kerakyatan juga ditunjukkan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar yang membidangi pembangunan. Komisi ini menggelar hearing (dengar pendapat) bersama warga Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, yang didampingi oleh kuasa hukum dari Law Office RH & Partners.
Audiensi tersebut mengupas tuntas permasalahan pelik terkait Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan cengkeh Branggah Banaran atau Senggrong yang selama bertahun-tahun menjadi polemik di tengah masyarakat. DPRD berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog konstruktif agar hak-hak warga mendapatkan keadilan.
Sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD bersama Badan Anggaran juga telah menerima perwakilan organisasi pemerintahan desa se-Kabupaten Blitar. Pertemuan strategis tersebut secara khusus membedah penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2027 demi mendorong kemandirian ekonomi dari tingkat desa.
Melalui transparansi informasi yang disajikan di situs web resmi lembaga, DPRD Kabupaten Blitar mengimbau masyarakat di Gedung DPRD Kanigoro dan sekitarnya untuk terus memantau serta berpartisipasi aktif mengawal setiap kebijakan publik yang sedang dirumuskan.
(ADV/Hms/Indra Yani)
