Sidoarjo, Pelopornews.co.id – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya harmonisasi antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Menurutnya, keselarasan hubungan kerja antaraparatur menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
Pesan tersebut disampaikan Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, sekretaris kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong.
Dalam sambutannya, Subandi mengapresiasi semangat para peserta yang tetap mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur meskipun dilaksanakan pada hari libur.
Ia menilai peningkatan profesionalisme aparatur harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal.
Subandi juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Berbekal pengalamannya yang pernah menjabat sebagai kepala desa, Subandi memahami bahwa hubungan kerja yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkatnya dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah desa dan kelurahan.
Selain harmonisasi, Subandi menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah. Proses tersebut harus dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes.
Menurutnya, setiap kepala desa harus memiliki peta jalan atau roadmap pembangunan yang jelas agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
Pada kesempatan itu, Subandi juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung percepatan pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pembangunan desa. Dengan aparatur yang profesional, koordinasi yang harmonis, serta perencanaan yang matang, pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo diharapkan semakin maju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Hendrik)
