Sidoarjo – Pelopornews.co.id | 23 Oktober 2026 — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana menata kawasan perbatasan Sidoarjo–Surabaya dengan membangun Gapura Jenggala berukuran besar. Penataan ini bertujuan memperjelas batas wilayah administrasi sekaligus mengangkat kembali nilai sejarah dan kearifan lokal daerah.
Kawasan yang menjadi sasaran penataan berada di perbatasan Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dengan Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Pemerintah daerah menilai kawasan tersebut perlu dibenahi agar tampil lebih tertib, menarik, dan memiliki penanda wilayah yang mencerminkan identitas Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, rencana pembangunan Gapura Jenggala akan dibahas lebih lanjut bersama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo. Pembahasan diperlukan untuk mematangkan desain agar sesuai dengan kondisi lapangan sekaligus mengakomodasi narasi sejarah daerah.
“Mudah-mudahan kawasan perbatasan ini bisa ditata ulang sesuai kearifan lokal. Kita ingin mengembalikan nilai-nilai lokal di situ, supaya batas wilayah Surabaya dan Sidoarjo terlihat jelas, sekaligus mengangkat kembali sejarah Sidoarjo,” ujar Subandi saat meninjau lokasi perbatasan, Jumat.
Dalam peninjauan tersebut, Subandi didampingi Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo Warih Andono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono, serta Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto.
Secara awal, Gapura Jenggala direncanakan memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan bentang panjang sekitar 7 hingga 8 meter. Namun, dimensi final bangunan masih akan disesuaikan dengan daya dukung dan kondisi riil di lokasi.
“Desainnya akan dimatangkan terlebih dahulu agar benar-benar mencerminkan identitas Sidoarjo. Kita ingin setiap daerah menampilkan karakteristik sejarahnya masing-masing,” kata Subandi.
Selain membangun gapura, Pemkab Sidoarjo juga merencanakan pembenahan taman dan peningkatan estetika lingkungan. Saat ini, penyusunan rencana dan desain tata ruang kawasan tengah dilakukan agar proses penataan berjalan terarah.
Penataan tersebut tidak hanya menyangkut tampilan fisik, tetapi juga ketertiban sosial dan kelancaran lalu lintas. Pemkab Sidoarjo berencana mendata pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan serta menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan.
Dinas Perhubungan Sidoarjo juga diminta mengkaji titik-titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan akibat parkir liar di bahu jalan. Hasil kajian itu akan menjadi dasar penetapan dan pemasangan rambu larangan parkir.
“Kami meminta Dishub rutin melakukan patroli agar pengendara tidak memarkir kendaraannya sembarangan. Penataan estetika kawasan harus berjalan beriringan dengan kelancaran arus lalu lintas,” tutur Subandi.
Penataan kawasan perbatasan akan dilakukan secara bertahap. Setelah kawasan Sidoarjo–Surabaya selesai ditata, Pemkab Sidoarjo berencana menerapkan langkah serupa di sejumlah titik perbatasan lainnya, termasuk Sidoarjo–Pasuruan dan Sidoarjo–Mojokerto.
Melalui rencana tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap kawasan perbatasan tidak sekadar menjadi penanda administratif, tetapi juga tampil sebagai wajah daerah yang tertata dan merepresentasikan sejarah serta identitas lokal.
(Hendrik)
