SIDOARJO, Pelopornews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi. Jumlah inovasi yang tercatat meningkat dari 262 inovasi pada 2025 menjadi 382 inovasi pada 2026.
Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap inovasi yang dikembangkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
Hal itu disampaikan Subandi saat memberikan sambutan dalam acara Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026).
“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Subandi.
Menurutnya, tantangan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo semakin kompleks. Sejumlah persoalan masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang berkelanjutan.
Di antaranya, tingkat pengangguran terbuka yang masih mencapai 6,49 persen, angka kemiskinan sebesar 4,40 persen, serta prevalensi stunting yang meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 62,37.
Kondisi tersebut, lanjut Subandi, harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Subandi juga meminta OPD yang belum menyampaikan laporan inovasi agar segera melakukan evaluasi dan menindaklanjutinya. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, masih terdapat tujuh perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya.
Ia menegaskan, pengembangan inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak berhenti pada pencatatan atau pelaporan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.
Evaluasi Kegiatan Outdoor Learning
Dalam kesempatan tersebut, Subandi turut menyoroti pelaksanaan outdoor learning (ODL) di lingkungan pendidikan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo mengevaluasi kegiatan tersebut dan menghentikan sementara pelaksanaannya pada 2026.
Kebijakan itu menyusul adanya laporan mengenai pelaksanaan ODL yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi pihak sekolah maupun orang tua siswa.
“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Subandi berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi dinas terkait untuk memberikan arahan yang jelas kepada sekolah, sehingga setiap kegiatan pendidikan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan permasalahan baru.
Penanganan Stunting Perlu Kolaborasi
Selain inovasi pelayanan publik dan evaluasi kegiatan pendidikan, persoalan stunting juga menjadi perhatian Bupati Sidoarjo.
Subandi meminta penanganan stunting dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai OPD terkait, Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang membidangi keluarga berencana, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Menurutnya, upaya menekan angka stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar program penanganan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga meminta pemerintah desa berperan aktif dalam mendukung upaya tersebut melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai ketentuan yang berlaku serta kebutuhan di masing-masing wilayah.
Melalui penguatan inovasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemkab Sidoarjo diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(Hendrik)
