PURWAKARTA, Pelopornews.co.id – Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi 1 DPRD Kabupaten Purwakarta ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Warseno S.E, Wakil Ketua Dulnasir S.H, M.H didampingi oleh Hj.Nina Heltina, Novita Purwanti, Sulaeman, Arif dan 8 anggota Staf DPRD Purwakarta, yang di terima langsung oleh Kepala Badan BKPSDM (Kaban) Wibi dan Sekertaris badan (Sekban)Atep, didampingi stafnya cika dan Devi.
Kunjungan tersebut yang beralamat di Jl.Veteran Ciseureuh Purwakarta pada Selasa,27 Mei 2025. Kunjungan Kerja sekitar Jam 10:30 WIB s.d selesai. Ketua Komisi 1 Warseno menyampaikan kepada media pelopornews.co.id
“Kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Purwakarta mengunjungi BKPSDM dalam rangka pengawasan regulasi antara ASN perekrutan P3K dan pokoknya yang berkaitan dengan badan kepegawaian ada poin-poin-poin supaya maksimal dalam melaksanakan regulasi terkait dengan pegawai-pegawai yang ada di Kabupaten Purwakarta, kita informasikan berharap ke keadaan juga nanti regulasi penempatan itu tetap harus bekerja sesuai dengan profesi dan uji kompetensi punya skil contohnya kalau memang itu mereka pendidikan dari kesehatan ya harus ditempatkan di tingkat kesehatan,” ujar Warseno ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Purwakarta.
Dilanjut keterangan dari Wakil Ketua Komisi 1 Dulnasir S.H,M.H mengatakan “dengan kunjungan kerja kami datang ke BKPSDM Berkaitan rekrutmen P3K sampai saat ini yang sebentar lagi akan ada pengangkatan atau pelantikan P3K di bulan Oktober tahun 2026 ternyata alhamdulillah nih buat teman teman P3K maju ke bulan Oktober tahun 2025, kemudian kaitannya dengan honorer agar segera ada solusi apakah harus di P3 kan? Karena kasihan yang sudah 35-40 tahun ada 550 honorer, kemudian yang P3K itu ada 480 mudah mudahan ini segera jangan sampai molor waktu lagi,jadi harus sesuai dengan target pemerintah baik pusat maupun Daerah , kemarin di bulan oktober 2025 sesuai gambaran dari BKPSDM itu ada 220 pengangkatan,maka di tahun ini tinggal sisanya ,mudah mudahan kita berharap supaya P3K atau Honorer tahap kedua agar segera,secara profesional BKPSDM kelihatannya bersih tidak ada titip titipan yang kami awasi sekarang dari kerja BKPSDM tidak ada hal yang kira kira mencurigakan sangat terbuka dan transparan,” pungkasnya Dulnasir.
Di tempat yang berbeda ketika Kepala Badan BKPSDM Wibi mengutarakan bahwa kami telah menerima kunjungan kerja dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Purwakarta mengenai perihal masalah perekrutan pegawe jumlahnya berapa dan semua telah kami sampaikan kepada Komisi 1 DPRD Purwakarta sesuai dengan prosesnya seperti itu. (Monna)
