Depok, Pelopornews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dirangkai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2025-2045 di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (18/04/24).
Sementara it’s, Dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Urusan Pemerintah Wilayah dua Pusat Dr. Prastyo mengatakan bahwa, Bagaimana peran nasional untuk kita, maju tentu harus lihat apa yang dilakukan oleh negara maju seperti Taiwan Singapura Thailand Malaysia memiliki organisasi sektor publiknya yang efektif ini kuncinya.
Jadi kalau pelayanan yang diberikan oleh Kota Depok sudah berorientasi kepada pelayanan publik yang efektif akan menjadi sebuah kota Global yang membanggakan. Sebenarnya Pak Walikota Depok, Dr. KH. Mohammad Idris MA, jika sudah memberikan pesan kepada kita semua bahwa, apa yang sudah dilakukan oleh Kota Depok. Sesungguhnya sudah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang melekat di pemerintahan.
Ada 4 fungsi pemerintahan kami sampaikan karena apa kita berharap penyusunan dokumen rpjpd 2025-2045 yang merupakan sebuah dokumen yang kita jadikan sebagai pedoman untuk menyong Indonesia emas 2004.
Ada fungsi pemerintahan yang kita sampaikan fungsi pelayanan supaya masyarakat merasakan keadilan, tadi secara puitis sudah menyampaikan.
Kenapa masyarakat terus tidak pernah pujian padahal sudah memberikan pelayanan yang luar biasa fungsi kedua.
Bagaimana membangun supaya sebuah masyarakat merasakan kesejahteraan, tadi digambarkan dalam sebuah drama yang kocak tadi. “Bagaimana sektor UMKM bisa membangkitkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat kota Depok. Kemudian posisi ketiga adalah pemberdayaan supaya masyarakat bisa lebih mandi kita sampaikan sudah dibangun jalan rusak sedikit menunggu tempo pemeliharaan padahal masyarakat bisa mandiri melakukan semua.
Kemudian yang keempat fungsi pengaturan supaya ada ketertiban pertemuan hari ini, membicarakan di Palembang tapi ini, dan fpbd adalah sebuah wujud kita mengatur untuk supaya terwujud konsistensi dari perencanaan nasional provinsi sampai dengan sampaikan oleh para tokoh panitia bahwa tidak ada dan juga ke provinsi yang akan menyampaikan apa-apa saja kebijakan dan arah pembangunan pengisi Jawa Barat. Yang harus dicermati oleh Kota Depok oleh benda Pak dijadiin diminta untuk menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi implikasi dari adanya kebijakan DKI sudah menjadi dkc ya pada daya Daerah Khusus Jakarta, tentu ini berimplikasi Kota Depok Kota DPRD pasir saja karena kami mencoba melakukan evaluasi pasti ada perubahannya sangat signifikan dengan adanya perpindahan ibukota dari NKRI nanti kita akan saksikan kita lihat Apa yang harus kita cermati untuk petani. Undang-undang 23 ini menjadi dasar untuk kita seluruh daerah ketika melakukan Pembangunan Daerah harus mewujudkan 5 hal ya bagaimana pendapat masyarakat meningkat ketepatan kerja terbuka. Bagaimana lapangan usaha terbuka seluas-luasnya warna publik dan daya saing daerah.
Ketika nanti kita bicara tentang program kegiatan rkpd juga arah kebijakan tolong bisa diarahkan ke-5 hal yang menekan di undang-undang nomor 3 2014 kita lihat bicara tentang Ini adalah sebuah masyarakat bahkan tadi ada forum anak forum gender Pak Dadang, saya baru pertama dengar nih ada kerugian bisa diterbitkan diundangkan undang-undang pcpn, sehingga bisa menjadi pedoman bagi Seluruh daerah provinsi, maupun kota, tapi Pemerintah lots Depok yang dihormati kita sudah mendidikan surat edaran bersama antara satu tahun 2004.
Bagaimana menyusun rpjpd intinya adalah paling lambat ditetapkan Minggu ke-4 Agustus 2024. Pertemuan hari ini, oleh Pak Bappeda disiplikasi 2025 merupakan tahun pertama rpjpd 2025-2045. Sekaligus merupakan tahun pertama rpjmd.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris serta oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Sekretaris Daerah, Supian Suri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perangkat Daerah, dan stakeholder terkait.tandasnya. ( zis)
