Bojonegoro – Pelopornews.co.id – Dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, Kualitas demokrasi dalam pemilu 2024 sangat ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya bagaimana para penyelenggara pemilu mampu membangun sinergitas antara stakeholder, sehingga di kantor Bawaslu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro dilaksanakanlah Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi bersama Forkopincam dengan PPK dan Panwascam.
Dalam kesempatan tersebut Kapolsek Ngambon IPTU B.J. HANDOKO mengatakan bahwa “Ini adalah merupakan sarana untuk meningkatkan sinergitas antara Bawaslu, Polri, dan Stakeholder lainnya dalam penegakkan hukum terpadu terkait pelanggaran tindak pidana pemilu, serta Tugas Kepolisian adalah harkamtibmas, yaitu mengamankan semua tahapan Pemilu berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, Selain itu, Kapolsek juga menghimbau kepada masing-masing petugas Pemilu untuk menguasai dan memahami tugas serta perannya masing-masing”.
Diharapkan agar Panwascam dan PPK dapat berkolaborasi maupun berkomunikasi dengan baik, selalu upayakan solusi yang preventif apabila terjadi permasalahan yang menuju pelanggaran, sehingga situasi menjelang Pemilu selaku kondusif. Terkait perkembangan situasi Kapolsek menghimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga kesehatan agar tidak terjadi opini negatif selama pelaksanaan pemilu , TNI Polri senantiasa netralitas dan tidak akan terlibat politik praktis , bagi kami NKRI harga mati.
Ketua Panwascam Kecamatan Ngambon IWAN SUSANTO dalam kesempatan terpisah mengatakan “Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dengan duduk bersama melakukan langkah pencegahan terkait dengan berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Termasuk dengan kemungkinan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis. Karena Itulah kita duduk bersama menyangkut pelanggaran-pelanggaran itu bersama stakeholder, dalam melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan, pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan stakeholder terkait. Diharapkan komunikasi ini berjenjang dan segera, karena kalau tidak diputuskan cepat itu menjadi masalah juga. Ini punya target-target tertentu”, jelasnya.
“Kita melakukan kegiatan sosialisasi yang sifatnya pencegahan. Kami sudah masuk ke sekolah di kelas 2 dan kelas 3 SMA/SMK dalam bentuk kegiatan go to school. Betapa pentingnya pemilih pemula dalam berpartisipasi ikut mencegah potensi terjadinya pelanggaran. Dalam diskusi ini kami lebih banyak membahas masalah politik uang,” tambahnya. (hms/iful).
