BLITAR, Pelopornews.co.id – Sebagai bentuk pengejawantahan fungsi pengawasan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar resmi memulai estafet evaluasi terhadap kinerja eksekutif. Melalui Rapat Paripurna yang digelar Selasa (31/03/2026), DPRD menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn. Hadir secara langsung Bupati Blitar beserta jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah guna mendengarkan langsung potret kinerja mereka di mata legislatif.
Sorotan Tajam Fraksi-Fraksi
Sidang diawali dengan penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi. Meski memberikan apresiasi atas sejumlah capaian, nada kritis tetap mewarnai ruang sidang. Anggota dewan memberikan catatan tebal pada beberapa poin krusial, di antaranya:
* Realisasi Anggaran: Sejauh mana serapan dana mampu menstimulus ekonomi daerah.
* Pelayanan Publik: Evaluasi terhadap efisiensi birokrasi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
* Target Pembangunan: Memastikan proyek strategis tidak sekadar selesai secara fisik, tapi juga fungsional.
Mandat Pansus: Kejar Transparansi dan Akuntabilitas
Puncak paripurna ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) mengenai susunan keanggotaan Pansus LKPJ. Tim khusus ini diberi mandat untuk bekerja cepat namun teliti dalam menelaah dokumen laporan pemerintah.
“Kami tidak ingin evaluasi ini hanya menjadi seremonial tahunan. Pansus dibentuk untuk menggali lebih dalam, memastikan capaian kinerja sinkron dengan target yang dicanangkan,” tegas Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari saat memimpin jalannya rapat.
Pansus nantinya akan menghasilkan rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan agar tata kelola keuangan dan kebijakan di tahun mendatang memiliki pijakan yang lebih kuat dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Harapan Kedepan
Rapat yang dimulai sejak pagi hari ini ditutup dengan harapan besar agar sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga. Dengan keterlibatan aktif Pansus, publik berharap pengawasan terhadap “dompet daerah” dan kebijakan publik berjalan lebih transparan, akuntabel, dan solutif bagi permasalahan di Kabupaten Blitar. (Adv/Indra Yani)
