Mojokerto, pelopornews.co.id — Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi mengukuhkan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Jumat (14/11/2025), dipimpin langsung Bupati Mojokerto Muhammad Albarra. Agenda tersebut dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Pleno PKK bertema “Komunikasi Efektif dalam Berorganisasi.”
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/389/HK/416-012/2025. Sebanyak 200 peserta hadir, mulai dari pengurus PKK kabupaten, Dharma Wanita, TP PKK kecamatan, hingga organisasi perempuan seperti PERWOSI dan GOW.
Dalam susunan kepengurusan yang dibacakan, Shofiya Hanak Al Barra ditetapkan sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto. Ia didampingi sejumlah ketua bidang, di antaranya Widia Puji Astuti (Pembinaan Karakter Keluarga), Sri Bambang Eko (Pendidikan dan Ekonomi Keluarga), dr. Linda Teguh Gunarko (Penguatan Ketahanan Keluarga), dan Ny. dr. Amellia Fitri Octavian (Kesehatan dan Lingkungan Keluarga).
Dalam sambutannya, Shofiya mengajak seluruh pengurus untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa PKK harus menjadi energi positif dalam peningkatan kualitas keluarga.
“Tantangan zaman terus berkembang, namun semangat pengabdian tidak boleh padam. Mari terus bergerak, berinovasi, dan bersinergi dengan pemerintah serta masyarakat untuk menciptakan keluarga yang berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia,” ujarnya.
Ia juga mendorong para pengurus menjadi inspirasi, memperkuat kolaborasi, serta terus belajar agar PKK semakin bermanfaat bagi masyarakat. Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya yang telah memberi fondasi kuat bagi keberlanjutan program PKK.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia dan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus menyelaraskan program dengan kebijakan daerah, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Bupati juga menyoroti isu pernikahan dini yang masih memerlukan perhatian serius.
“Pernikahan dini berdampak negatif terhadap psikologis anak, meningkatkan risiko perceraian, dan memicu kemiskinan. Saya berharap PKK aktif memerangi praktik tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Albarra mengingatkan pentingnya memperkuat peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut ibu memiliki peran sentral dalam menjaga anak dari pengaruh buruk lingkungan.
“Melalui gerakan PKK, mari kita perkuat edukasi, pendampingan, dan keteladanan. Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang tangguh dan bangsa yang bermartabat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Bupati Albarra memberikan apresiasi atas kontribusi TP PKK dalam menurunkan angka stunting. Berkat kolaborasi berbagai pihak, Kabupaten Mojokerto berhasil menerima Dana Insentif Fiskal sebesar Rp6,9 miliar pada Tahun Anggaran 2025.
Melalui pengukuhan ini, Pemkab Mojokerto berharap TP PKK periode 2025–2030 semakin solid dan inovatif dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Kegiatan pleno juga diisi pemaparan materi komunikasi organisasi dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Dengan dukungan pemerintah, organisasi perempuan, dan kader hingga tingkat desa, Kabupaten Mojokerto menargetkan gerakan pemberdayaan keluarga dapat semakin progresif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hardi
