Blitar, pelopornews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk menyusun strategi anggaran yang lebih transparan dan terarah dalam pembahasan APBD 2026.
Desakan ini muncul karena adanya penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah terus meningkat.
Jawaban Bupati Dinilai Terlalu Umum
Wakil Ketua DPRD I Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, menilai tanggapan Bupati Blitar, Rijanto, terhadap pandangan umum fraksi masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci strategi penggunaan anggaran.
“Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi masih terlalu umum dan belum spesifik. Kami berharap ke depan Pemkab dapat memanfaatkan anggaran secara tepat, terutama menghadapi penurunan TKD yang cukup signifikan,” ujar Rifa’i.
Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas, efektivitas penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat krusial agar program pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dorong Peningkatan PAD dan Belanja yang Berdampak Nyata
Selain menyoroti turunnya TKD, DPRD Kabupaten Blitar juga mendorong Pemkab untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Rifa’i menegaskan, kebijakan anggaran ke depan harus lebih efisien, produktif, dan transformatif, terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Infrastruktur dan Pengelolaan Aset Jadi Sorotan DPRD
Selain isu fiskal, DPRD juga menyoroti beberapa persoalan krusial lain, antara lain:
-
Percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih lambat.
-
Pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong di sejumlah wilayah.
-
Inventarisasi dan pengelolaan aset daerah yang belum optimal.
-
Program rehabilitasi sekolah yang perlu percepatan realisasi.
“Fungsi DPRD sebagai pengawas dan penyeimbang kebijakan eksekutif akan terus kami jalankan agar setiap program benar-benar efektif dan berdampak bagi masyarakat,” tegas Rifa’i.
Pemkab Siapkan Langkah Strategis
Menanggapi kritik dan masukan dewan, Bupati Rijanto menyampaikan bahwa Pemkab Blitar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi tantangan keterbatasan anggaran tersebut.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut agar penyusunan APBD 2026 berjalan transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Indra Yani)
