Pasuruan, Pelopornews.co.id – Warga Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur demo dengan memasang puluhan Banner bertuliskan kritikan terhadap pemerintah Desa Martopuro di sepanjang jalan, mulai dari pasar Purwosari sampai ke Dusun puntir, Sabtu (16/12/23).
Adapun tulisan dalam banner tersebut, salah satunya bertuliskan “Mau Urus Tanah di Martopuro, Wani Piro ” dan banyak lagi tulisan lainya yang mengkritik kinerja atau kebijakan kepala Desa Martopuro.
Solikin selaku koordinator lapangan (korlap) mengatakan, aksi warga dengan memasang puluhan banner tersebut, bukan tanpa alasan. Pasalnya, kinerja atau kebijakan kepala Desa Martopuro dianggap banyak yang menyalahi aturan, sehingga warga terzolimi dengan kebijakan tersebut.
“Hari ini kami warga Desa Martopuro melakukan aksi dengan memasang puluhan banner bertuliskan kritikan terhadap kebijakan kepala Desa Martopuro Arianto yang sangat merugikan dan menzolimi warganya,” tuturnya.
Dan juga kami menunggu kedatangan kepala desa di pendopo mulai pagi hingga siang tidak datang. Selain memasang banner, lanjut Solikin, kami juga melakukan Audensi dengan pihak Forkopimcam Kecamatan Purwosari, terkait semua aspirasi warga Desa Martopuro. Agar bisa di tindak lanjuti oleh camat Purwosari selaku bapaknya Kepala Desa yang ada di wilayah Purwosari.
“Setelah pemasangan banner, kami langsung menuju kantor kecamatan untuk menyampaikan aspirasi kami, atas semua kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh kades Martopuro selama ini,” ucap Sholikin yang juga sebagai ketua LSM Korak.
Dari pantauan media pelopor , penyampaian aspirasi tersebut dihadiri oleh Forkopimcam Purwosari meliputi Camat Purwosari Munif Triatmoko, Kapolsek Purwosari AKP Hudi Supriyanto, Babinsa, BPD, warga Martopuro, pol PP, LSM dan beberapa awak media cetak maupun online.
Kedatangan warga di pendopo di sambut baik oleh Forkopimcam Purwosari. Dalam hal ini, Solikin selaku korlap menyampaikan semua aspirasi warga Desa Martopuro salah satunya terkait Perkades.
Sementara itu, Camat Purwosari Munif Triatmoko dalam hal ini menyampaikan jika semua aspirasi akan ditampung dan akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan.
“Saya akan berkoordinasi dengan pihak DPMD, terkait semua aspirasi Warga Desa Martopuro. Kebijakan-kebijakan mana yang menyalahi aturan. Jika memang kades Martopuro dalam mengambil kebijakan menyalahi aturan, ya pasti di proses,” ucapnya.
Sayangnya, saat audensi pihak kades Martopuro Arianto tidak hadir. Jadi saat awak media ingin konfirmasi terkait hal tersebut agar berita berimbang tidak dapat jawaban dan pihak camat akan menjadwalkan lagi kapan bisa kades di konfirmasi oleh awak media supaya lebih jelas. (Arf)
