Pekalongan, Pelopornews.co.id — Sejumlah warga Desa Watussalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, mendatangi Balai Desa setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan program dan dana desa sejak tahun 2019.
Aksi yang berlangsung tertib itu difasilitasi langsung oleh pihak Kecamatan Buaran bersama Polsek Buaran untuk menjaga kondusivitas. Dalam forum dialog, perwakilan warga bertemu dengan Kepala Desa Watussalam, Heru Dwi Anto, guna meminta penjelasan dan salinan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) periode 2019–2024.
Warga Pertanyakan Transparansi Program
Warga menilai sejumlah program desa seperti ketahanan pangan, peternakan, pengelolaan kafe desa, hingga pembangunan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dijalankan tanpa sosialisasi dan transparansi yang memadai. Mereka juga menyoroti pembangunan dapur MBG yang berdiri di atas tanah bengkok desa tanpa musyawarah dengan warga.
“Kami hanya ingin kejelasan. Sejak 2019 belum pernah ada laporan terbuka tentang penggunaan dana desa maupun hasil program. Warga hanya mendengar ada program peternakan dan kafe, tapi tak tahu realisasinya,” ujar Yusuf, salah satu warga yang hadir.
Ia juga menambahkan, pembangunan dapur MBG di atas aset desa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.
“Kalau memang untuk kepentingan publik, seharusnya ada musyawarah. Ini tiba-tiba sudah berdiri tanpa sosialisasi,” katanya.
Kades Janji Buka Data
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Desa Watussalam Heru Dwi Anto menyatakan pihaknya siap membuka seluruh data penggunaan anggaran agar masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya.
Menurut Heru, pembangunan dapur MBG dilakukan dengan cepat karena adanya batas waktu dari pihak pengelola, sementara proses administrasi akan dilengkapi menyusul.
“Bangunan itu memang harus segera berdiri karena ada deadline dari pengelola. Kami sudah arahkan agar izin dan surat perjanjian sewa segera diurus,” jelasnya.
Terkait tudingan adanya program peternakan sapi yang tidak terealisasi, Heru menegaskan hal tersebut tidak benar.
“Tidak ada program sapi. Yang ada adalah ternak ayam dan kambing dalam program ketahanan pangan, dan itu sudah terealisasi. Dokumentasinya ada, nanti kami tunjukkan,” tambahnya.
Inspektorat Turun Tangan
Informasi yang diterima Pelopornews.co.id menyebutkan, Inspektorat Kabupaten Pekalongan saat ini tengah melakukan penelusuran atas dugaan penyimpangan dana desa Watussalam. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.
Pertemuan lanjutan antara warga dan pemerintah desa dijadwalkan berlangsung usai salat Jumat, dengan agenda utama pembahasan penyerahan dokumen RKP dan LPJ Desa Watussalam tahun 2019–2024.
Warga berharap proses ini menjadi awal dari transparansi pemerintahan desa serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Watussalam.
(Edy)
