OKU, pelopornews.co.id – Sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri, setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melakukan evaluasi tahunan dan menyampaikannya kepada publik, paling lambat pada bulan November. Sebagai bentuk transparansi, Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Raja menggelar rapat evaluasi di Aula Serbaguna, Jumat, dengan mengundang berbagai elemen masyarakat seperti aktivis, LSM, akademisi, serta perwakilan pelanggan.
Direktur Perumda Tirta Raja, Drs. Bertho Darmo Poedjo Asmanto, MBA, menyampaikan bahwa sesuai mandatnya, BUMD harus mampu memberikan pelayanan publik terbaik sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Dalam forum evaluasi tersebut, mayoritas undangan memberikan respons positif terhadap penyesuaian tarif air yang diberlakukan sebelumnya. Bertho menjelaskan bahwa setelah penyesuaian tarif, banyak capaian signifikan yang berhasil diraih.
Peningkatan tersebut antara lain kualitas pelayanan air yang lebih baik, pembaruan pompa-pompa produksi, perbaikan jaringan pipa distribusi, penggantian valve, peningkatan layanan mobil tangki, penambahan water meter, hingga penerapan sistem mobile meter reading.
“Dari realisasi pendapatan setelah kenaikan tarif, 72 persen kami alokasikan untuk pelayanan pelanggan, dan 28 persen untuk biaya pegawai. Kami juga berhasil membeli 8 unit pompa untuk wilayah dalam kota dan 1 unit booster untuk distribusi,” terang Bertho.
Selain itu, Perumda Tirta Raja juga mengadakan 2 unit mobil tangki, 1 unit pick up operasional, serta membeli 550 unit water meter, dan sedang dalam proses pengadaan 500 unit berikutnya untuk meningkatkan akurasi pencatatan pemakaian air pelanggan.
“Kami kini bisa melakukan pengurasan WTP secara rutin satu kali dalam tiga bulan, sehingga kualitas air semakin baik dan bersih. Durasi pengaliran juga meningkat. Ketika pelayanan membaik, kinerja keuangan juga ikut meningkat,” lanjutnya.
Untuk tahun 2025, Tirta Raja diperkirakan akan memperoleh laba hingga Rp 1,7 miliar. Dengan pencapaian tersebut, Perumda optimistis dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan Kabupaten OKU.
Bertho juga mengingatkan bahwa apabila tarif diturunkan kembali, kinerja keuangan Perumda berpotensi terganggu.
“Jika tarif diturunkan 1 persen saja, Perumda bisa merugi sekitar Rp 300 juta. Bila diturunkan 2 persen, potensi kerugiannya bisa mencapai Rp 900 juta, sesuai rumus dalam Permendagri,” jelasnya.
(Irawan)
