HONG KONG, Pelopornews.co.id – Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri menggelar kegiatan workshop dan kampanye “Rise and Speak” bertajuk “Berani Bicara, Selamatkan Sesama” di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, Senin (4/8/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya proaktif Polri dalam memperkuat kerja sama internasional dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Dir PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, perwakilan Konjen RI Hong Kong Baskara Pradipta, jajaran kepolisian dari Polda Sumatera Utara, serta perwakilan Satgas Perlindungan WNI.
Dalam sambutannya, Kepala Kanselerai KJRI Hong Kong, Baskara Pradipta, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah terjadi 13 kasus pemerkosaan dan 255 kasus pelecehan seksual di Hong Kong. Ia menekankan bahwa isu TPKS dan TPPO bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan keadilan, kemanusiaan, dan empati.
“TPPO bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kerentanan manusia untuk eksploitasi. Oleh karena itu, kami menyambut baik kehadiran tim dari Polri yang menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan WNI di luar negeri,” ujar Baskara.
Sementara itu, Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kunjungan, melainkan bagian dari misi kemanusiaan dan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap para PMI.
“Kami hadir di sini untuk mendengarkan langsung suara para PMI, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mencari solusi bersama. Polri menggagas kampanye ‘Rise and Speak’ untuk mendorong keberanian para korban atau saksi kekerasan agar tidak diam. Suara kalian penting. Setiap bentuk kekerasan dan eksploitasi harus dilawan bersama,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Polri tengah menjajaki pengembangan sistem community watch atau sistem saling jaga berbasis komunitas PMI sebagai bagian dari upaya membentuk jejaring perlindungan yang lebih kuat.
“Kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan dimulai dari komunitas. Dari kita, untuk kita,” tambah Nurul Azizah.
Materi dan Diskusi Interaktif
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi pemaparan materi dari berbagai unsur kepolisian:
-
Ditreskrimum Polda Sumut memaparkan strategi penindakan sindikat TPPO berbasis daring, termasuk penipuan online (online scamming) dan judi daring.
-
Dirnarkoba Polda Sumut menyampaikan upaya pencegahan TPKS dan keterlibatan PMI dalam jaringan peredaran narkotika.
-
Kasubdit II PPA PPO Bareskrim Polri menjelaskan penanganan kasus TPKS dan membuka forum konsultasi hukum bagi para PMI.
Selain edukasi hukum dan pencegahan kejahatan, kegiatan ini juga menjadi ruang interaktif bagi para PMI untuk berbagi pengalaman serta memahami hak-hak mereka dan mekanisme pelaporan jika menjadi korban kekerasan atau perdagangan orang.
Dengan populasi WNI sekitar 175 ribu orang di Hong Kong — 155 ribu di antaranya PMI, mayoritas perempuan — kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan lintas negara yang kerap menyasar pekerja migran.
Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri berharap, kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi lebih luas antara institusi penegak hukum, perwakilan diplomatik, dan masyarakat Indonesia di luar negeri untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
(Arf)
