MOJOKERTO, Pelopornews.co.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani atau dikenal sebutan Mbak Meitri melakukan kunjungan kerja reses ke Kantor Bupati Mojokerto. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahim sekaligus berdiskusi terkait berbagai isu strategis yang tengah menjadi perhatian masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Dalam kunjungan tersebut, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII ini disambut langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Zaqqi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deddy Muhartadi, serta Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Sugiyarto dan Arif Afifudin.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam ini membahas sejumlah isu utama yang menjadi atensi masyarakat diantaranya persoalan tambang ilegal hingga risiko pencemaran lingkungan di kawasan industri Ngoro Industrial Park.
Menanggapi persoalan tambang ilegal yang marak di sejumlah titik di Kabupaten Mojokerto, Meitri menegaskan kesiapannya untuk terlibat langsung dalam upaya penanganan bersama pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya, kami siap berkolaborasi dengan pemda untuk menindaklanjuti laporan terkait tambang ilegal, salah satunya dengan menggandeng Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM. Kehadiran kami hari ini adalah bentuk nyata dari ‘menjemput bola’ terhadap aspirasi daerah yang membutuhkan atensi pusat. Inshaa Allah, kami berkomitmen mengawal secara tegas dan tuntas segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konstituen kami,” Ujar Meitri usai pertemuan, Jumat (1/8/2025).
Terkait persoalan lingkungan di kawasan industri Ngoro, Meitri menyampaikan keprihatinan atas dugaan pencemaran yang diduga dilakukan oleh segelintir perusahaan. Dia mendorong DLH Kabupaten Mojokerto untuk tidak ragu mengambil langkah-langkah tegas guna memastikan keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi masyarakat.
“Kami memahami bahwa limbah adalah bagian dari proses bisnis industri. Namun, tetap dibutuhkan komitmen serius untuk mengelola limbah tersebut agar tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat. Perlu ada kerjasama dalam mengelola limbah ini mengingat perusahaan tidak mungkin menanganinya seorang diri,” Jelas Meitri.
Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR ini menegaskan, apabila pelanggaran tersebut diabaikan, pihaknya tidak segan mendorong pemanggilan Deputi Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Bahkan, jika terbukti bersalah, dia mendesak penyegelan segera praktik usaha perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan.
Selain persoalan lingkungan, Meitri juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien di Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, masih ada keluhan dari pelaku usaha terkait proses perizinan yang lambat dan berbelit, terutama yang melibatkan lintas instansi pemerintah.
“Keluhan umum yang saya temukan dari para pengusaha adalah lamanya proses perizinan dan kompleksitas birokrasi. Saya mendorong DPMPTSP agar meningkatkan perannya sebagai fasilitator yang mampu memudahkan dan mempercepat proses perizinan, demi menarik lebih banyak investasi dan membuka lapangan kerja,” Tuturnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
“Saya siap menjadi jembatan komunikasi antara Pemkab Mojokerto dan kementerian/lembaga terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam kebijakan nasional” Pungkasnya. (Hardi)
