MUSI BANYUASIN, Pelopornews.co.id – Sosialisasi yang digelar oleh Polsek Babat Supat ke lokasi penyulingan minyak ilegal ternyata tidak membuahkan hasil positif. Bukannya aktivitas ilegal berkurang atau berhenti, justru asap dari penyulingan minyak semakin pekat dan aktivitas mereka kini dilakukan secara terang-terangan, bahkan di siang hari.
Fenomena ini menimbulkan kecurigaan dari kalangan aktivis di Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka mempertanyakan efektivitas serta ketegasan aparat penegak hukum, khususnya Polsek Babat Supat, dalam menyikapi maraknya aktivitas penyulingan minyak ilegal di wilayah hukumnya.
Ketua DPD LSM Generasi Pemuda Peduli Tanah Air (Gempita) Muba, Mauzan, menilai bahwa sosialisasi tersebut diduga hanya bersifat seremonial semata.
“Kalau memang ada keseriusan dalam penegakan hukum, dan bukan sekadar seremonial, mengapa justru aktivitas ilegal refinery semakin marak?” tegas Mauzan.
Ia menduga bahwa kegiatan sosialisasi itu hanyalah langkah reaktif atas pemberitaan yang belakangan ini gencar mengangkat isu ilegal refinery di Babat Supat. Bahkan, ia menduga sosialisasi tersebut justru dijadikan sarana untuk memperkuat ‘koordinasi’ antara pelaku bisnis ilegal dengan oknum aparat.
“Bisa jadi sosialisasi itu justru menjadi momen untuk menambah besaran ‘koordinasi’ dari para pelaku usaha ilegal kepada oknum aparat, sebagaimana narasi yang kini hangat diperbincangkan publik,” tambahnya.
Sikap senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Barisan Rakyat Kawal Demokrasi (Barikade 98) Muba, Boni. Ia mendesak Polres Muba untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolsek Babat Supat, IPTU Marlin SH MH, yang dinilai gagal menindak tegas praktik ilegal tersebut.
“Kapolsek Babat Supat seolah memberikan restu terhadap bisnis penyulingan minyak ilegal. Buktinya, tak ada tindakan nyata terhadap aktivitas ilegal tersebut. Justru para mafia minyak semakin leluasa, merugikan negara dan mencemari lingkungan,” ujar Boni.
Ia menambahkan bahwa lemahnya penegakan hukum ini bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produksi (lifting) minyak nasional sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Boni juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, gabungan aktivis yang terdiri dari Barikade 98, Gempita, Projamin, serta sejumlah organisasi lainnya akan menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Muba.
“Kami akan mendesak Kapolres agar mengambil tindakan tegas dan mengevaluasi kinerja Kapolsek Babat Supat,” tegasnya. (af)
