Depok, pelopornews.co.id – Ketua DPRD kota Depok Ir. H. MT Yusuf Saputra didampingi wakil ketua DPRD kota Depok Yety Wulandari SH.dan Tadjudin SH. memimpin langsung jalannya Rapat Paripurnaanghota DPRD kota Depok. Acara ini dihadiri oleh Wakil walikota Depok Ir.H.Imam Budi Hartono, sekda kota Depok, Nina Suzana M.Si dan Prokopinda Depok, wartawan LSM kota Depok.
Acara ini berlangsung pada hari jumaat 12/7-2024 di Komplek Perumahan Taman Angrek kota kembang Depok.Tepatnya Jalan Raya Kalimulaya Kelurahan Kalimulya Kecamatan Sukmajaya Depok Jawa Barat. Wakil walikota Depok, Ir.Imam Budi Hartono mengatakan bahwa, Daerah merupakan suatu bukti nyata bahwa adanya semangat dan kerjasama untuk bersinergi, dalam melaksanakan semua tahapan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kota Depok sampai terlaksananya.
Imam Budi Hartono menambahkan bahwa bertujuan pada hari ini, dengan peran rendah Kota Depok, tentang pertanggungjawaban walikota Depok dan wakil walikota akan menjadi Kota Depok Tahun Anggaran 2023. IBH juga mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan provinsi Jawa Barat, dan sanksi yang memeriksaan BPK mendapatkan penilaian kopi di wajah tanpa perjuangan WTP 13 kali berturut-turut. Semoga prestasi yang diperoleh bersama ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Wakil ketua DPRD kota Depok dan Anggota DPRD kota Depok, dengan berbagai permasalahan di Kota Depok. Rancangan pekerjaan dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok negara 2023. Lebih lanjut, setelah dibahas bersama antara tim, anggaran pemerintah daerah sebagai APBD Kota Depok. Badan anggaran di Kota Depok serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
Kata Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, beberapa waktu yang lalu, dan yang baik dan tentunya akan menjadi masukan yang berharga apa-apa yang telah disampaikan pada hari ini. Kemudian sebaiknya kita lanjut dari persetujuan bersama maka Informasi data tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Depok bangunan ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. Untuk dilakukan evaluasi sesuai amanat aturan perundang-undangan, di mana evaluasi tersebut memiliki kesesuaian rancangan kerja dengan peraturan daerah, ini dan atau perubahan APBD kota Depok, ini dan kesesuaian dengan peraturan Walikota Depok tentang penjabaran ini, dan penjabaran APBD, Serta kesesuaian dengan laporan hasil pemeriksaan BPK.
Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan yang maha kuasa senantiasa menganugerahkan saya kesabaran dalam mengarungi perjalanan bangsa negara dan pemerintah. (zis)
