Depok, pelopornews – Ketua DPRD kota Depok TM. Yusuf Saputra, dampingi wakil ketua DPRD Depok DTajudin dan Walikota Depok Dr. KH. Mohammad Idris MA menyampaikan Laporan Pertanggungjawabnya (RKJD) kota Depok. Walikota Depok Dr. KH. Mohammad Idris MA, pada hari Kamis 27-6-2024 menyampaikan laporan pertanggungjawan di Depan anggota DPRD kota Depok. Di Tepatnya Gedung DPRD kota Depok jalan Taman Anggrek kota kembang Kelurahan Kalimulia Kecamatan Cilodong Depok Jawa Barat. Anggota DPRD kota Depok sebanyak 27 orang dan zoom 7 orang sehingga mencapai 32 orang, hal ini disampaikan oleh ketua DPRD Depok TM.Yusuf Saputra, di saat rapat paripurna DPRD kota Depok.Di Gedung DPRD kota Depok tepatnya di ruang rapat paripurna DPRD kota Depok pada kamis 27-6-2024 jam 2 siang WIB.
Sementara itu, Dr. KH. walikota Depok Mohammaf Idris,MA dalam penyampaiannya yang laporan pertanggongjawannya berjalan dengan lancar, tidak ada instruksi dari anggota Dewan atau koreksi laporan pertanggungkawaban walikota Depok. Sementara itu, masih lancar saja, belum ada juga dari masyaralat kota Depok LSM atau Ormas kota Depok yang melakukan protes, kepada walikota Depok, ujarnya. Dijelaskan walikota Depok mengatakan bahwa, ini semua karena bekerja kalaborasi semua masyarakat yang sudah sejahtera, juga tidak terlepas dari dorongan pemerintah kota Depok, dan masyarakat yang saling memberikan informasi kepada dinas yang bersangkutan, kata “Idris.” Lebih jauh lagi Mohammad Idris mengatakan, Untuk kita semua yang ketua para wakil ketua dan. B. seluruh anggota DPRD kota Depok unsur prokok pinda, atau Depok penyerahan PH Sekretaris Daerah kota Depok, Nina Zusana M. Si serta ahli asisten dan daerah perencanaan para kepala lembaga instansi vertikal pejabat sebagai militer yang mewakili Pimpinan OPD kota Depok.
Para undangan serta rekan-rekan, Pertama-tama: setelah berhimpun mempertemukan kita dalam suasana keberagaman seperti ini kami. Selanjutnya mengucapkan terima kasih, atas tanggapan dukungan, dan apresiasi kepada panitia dan pantun cinta yang telah menyampaikan laporannya. Terkait dengan proses dan hasil pembahasan mereka dengan perbulan daerah dalam proses pembahasan Rancangan peraturan daerah. Setelah dilakukan menggunakan pemanfaatan penajaman serta harmonisasi dan disitualisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat dari perbaikan dengan alasan ini maupun Materi muatan. Peraturan daerah dimaksud sebagaimana sudah kita saksikan tadi pertama peraturan daerah Kota Depok tahun 2025 2048.
Berdasarkan penyampaian laporan kasus 3 dan 4 pembaca tentang peraturan daerah dijadikan saya dalam proses politik dengan senantiasa memohon di Kepada pencintanya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan yang maha kuasa menyatakan, memiliki dua rancangan peraturan daerah kota Depok, Ketua dan anggota DPRD kota Depok. Selanjutnya penyampaian rencana peraturan daerah Kota Depok tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 hari ini, merupakan salah satu kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan. Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2013 dan merupakan tahun ke-9 Pemerintah Kota Depok melaksanakan standar akuntansi berbagi sebagai amanat dari PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar belanja pemerintahan kota Depok, dan permendasi nomor 464 tahun 2023, tentang penerapan standart pemerintahan berbasis allah, kepada pemerintah ketua atau ke-2 anggota DPRD kota Depok.
Terkait laporan realisasi antara laporan ini, menjadikan informasi dari tadi anggaran pendapatan dan belanja maupun anggaran 2023. Realisasi Pendapatan daerah untuk APBD sebesar 3 triliun 794 miliar 24 juta 900.000 49,10 atau sebesar 98,49% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar 37 854 miliar 49 juta 942.422 pendapatan daerah ini, bersumber dari pendapatan asli kota Depok, untuk APBN 2019 92,06% dari rencana belanja daerah sebesar 4 triliun 287 miliar 880 juta 131.000 66 rupiah. Kemudian untuk komponen pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar 542 miliar 149 juta 910.000 644 atau dari alokasi atau 100% 100% dari lokasi yang ditetapkan.
Adapun untuk realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar 106 miliar 679 722.000 atau 100%. Demikian, selisih lebih kurang antara Realisasi Pendapatan dengan belanja beserta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Maka terdapat sisa bagi pembayaran anggaran atau filsafat APBD tahun ajaran 2023 sebesar 282 miliar 321 juta 118.330,100 ketua para wakil ketua dan anggota DPRD kota Depok Kota. Tanjung sekali yang saya hormati laporan keuangan ini bisa jadikan secara lengkap hari ini sebagai akuntanbilitas dan pertumbuhan pemerintah kota untuk memenuhi kewajiban konsumsi. Sebenarnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun antara tahun 2023 secara transparan dengan upaya dan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat dan hubungan dan sekunder.
Pemerintah Kota Depok laporan keuangan pemerintah kota Depok setelah teknologi perwakilan provinsi Jawa Barat dan mendapatkan wajar tanpa ketentuan yang ke-13, Sehingga dalam kesempatan ini diperkenalkan Kami mengucapkan. Pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung dan kerjasama dengan baik dalam proses pengadaan dan pengawasan pelaksanaan APBD kotanya. Demikian pengantar Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023-2025 Selanjutnya untuk dapat membahas pembelajari melalui badan antara DPRD kota Depok bersama antara pemerintah daerah PAD dan seluruh perangkat daerahnya. Terjadi pada Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab APBD. tahun ajaran 2018 yang telah kami sampaikan kepa DPRD Depok, demikian terima kasih. (zis)
