Pelopornews.co.id – Jakarta – “Kita sama-sama meyakini bahwa kegagalan dalam menyusun perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan itu sendiri,” tutur Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dalam sesi pembukaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satker Perwakilan RI pada tanggal 12 Juni 2023. Oleh karenanya, melalui penyelenggaraan Bimtek tersebut diharapkan seluruh Perwakilan RI dapat terus meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja dan anggaran.
Kementerian Luar Negeri telah menerima Pagu Indikatif TA 2024 sebesar Rp8,2T, yang sebagian besar dialokasikan untuk Perwakilan RI. Peran 132 Perwakilan RI sangat vital dalam upaya menjadikan dokumen penganggaran sebagai mata rantai penghubung tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran Kemlu yang kredibel dan akuntabel. Sekretaris Jenderal Kemlu juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh Kepala Perwakilan RI beserta jajarannya dalam sesi pembukaan Bimtek sebagai wujud komitmen untuk terlibat langsung dan mendukung proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Rencana Kerja dan Anggaran Kemlu TA 2024 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Politik Luar Negeri 4+1 yang telah dicanangkan oleh Menteri Luar Negeri dalam penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi pelindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global, serta infrastruktur diplomasi. Seluruh Perwakilan RI melalui pelaksanaan program kegiatan TA 2024 diharapkan dapat mendukung pencapaian seluruh Prioritas Polugri.
Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran tentunya tidak terlepas dari aspek pengawasan. Inspektur Jenderal menegaskan komitmen dalam hal pendampingan dan pengawasan untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas anggaran dan mewujudkan prinsip value for money serta memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Perwakilan RI perlu memperhatikan, menindaklanjuti, serta melakukan tindakan koreksi atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bimtek akan menghadirkan fasilitator Pengarus-Utamaan Gender (PUG) untuk membantu Perwakilan RI menyiapkan dan menyelaraskan program kegiatan Perwakilan menjadi program responsive gender, sesuai dengan amanat Permenlu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanan PUG di lingkungan Kemlu.
Penyelenggaraan Bimtek ini juga didukung oleh mitra Kemlu di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN Kementerian Keuangan mengapresiasi capaian kinerja dan anggaran Perwakilan RI TA 2022. Diperlukan penguatan sinergi dan dukungan strategis Perwakilan RI untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta terpenuhinya kualitas perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sinkronisasi perencanaan penganggaran di tingkat Pusat dan Perwakilan diperlukan mengingat pencapaian kinerja dan anggaran di Perwakilan RI mempengaruhi pencapaian di tingkat Kemlu secara keseluruhan.
Bimtek akan berlangsung selama 12 hari mulai 12 Juni sampai dengan 27 Juni 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga akuntabilitas dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan kinerja diplomasi ditopang oleh perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. (kemlu-CNT)
