Pasuruan – Pelopornews.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan memutuskan setuju penundaan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian.
Keputusan tersebut dinilai mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibanding belanja penunjang. Sejumlah pihak menyambut positif kebijakan ini karena dianggap sejalan dengan upaya pengetatan belanja daerah.
Ketua DPRD kabupaten pasuruan Samsul Hidayat, S.Pd., M.Pd.I, menyatakan penundaan tersebut merupakan langkah tepat dalam situasi saat ini. Ia menilai pemerintah daerah perlu fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, pengelolaan anggaran harus benar-benar selektif. Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh dalam tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Penundaan pengadaan mobil dinas disebut sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut.
Ia menambahkan, anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Kebijakan ini juga menunjukkan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski demikian, penundaan pengadaan mobil dinas dipastikan tidak akan mengganggu kinerja pimpinan DPRD. Aktivitas kedewanan tetap berjalan seperti biasa dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Penundaan ini tidak berdampak pada kinerja. Pimpinan DPRD tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal,” ucap Samsul.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan efisiensi agar tetap berjalan sesuai tujuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Ke depan, DPRD Kabupaten Pasuruan diharapkan terus mengawal kebijakan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah penundaan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
(arf)
