Batang , Pelopornews.co.id — Dana Bantuan Aspirasi Kabupaten (Bankab) yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan kepemimpinan di Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal, diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan.
Pasalnya, kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali dan dihadiri oleh empat warga yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tanpa pemberitahuan resmi.
Hal ini diungkapkan oleh Aji, seorang anggota Karang Taruna Desa Wates, ketika dimintai keterangan pada Kamis (16/1/2025). Aji menjelaskan bahwa dirinya pernah diajak mengikuti sosialisasi, namun bukan ke Subah, melainkan ke Blado, bersama lima hingga enam orang lainnya.
“Yang diajak ke Blado itu mewakili pemuda, termasuk saya sebagai salah satu pengurus Karang Taruna. Terkait insentif, memang ada, sekitar dua juta rupiah. Tapi saya awalnya tidak tahu apa-apa soal pelaksanaan ini. Saya hanya ikut saja karena diajak oleh Kepala Desa,” ungkap Aji.
Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Selopajang, tepatnya di lokasi agrowisata, disebut Aji bertujuan untuk pelatihan kepemimpinan. Namun, peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Desa Wates. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada dokumentasi terkait kegiatan tersebut, dan setelah pelatihan itu selesai, tidak ada tindak lanjut atau kegiatan serupa hingga saat ini.
“Setelah kegiatan itu, saya tidak lagi dilibatkan dalam urusan desa. Bahkan, saya tidak menerima surat resmi terkait kegiatan ini, hanya disuruh langsung berangkat begitu saja,” tambah Aji.
Sementara itu, Kepala Desa Wates, Wahyono, memberikan tanggapan terkait hal ini. Ia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut memang merupakan program aspirasi dari Kabupaten Batang, dengan anggaran sekitar Rp30 juta anggaran tahun 2023. Namun, Wahyono mengaku tidak memiliki catatan rinci terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kalau anggarannya sekitar 30 juta, mungkin benar. Tapi untuk rinciannya, saya kurang paham karena itu dipegang oleh kelompok. Yang hadir di kegiatan itu, kalau Mas Aji bilang empat orang dan dapat dua juta, ya berarti benar. Saya tidak memegang langsung anggarannya,” jelas Wahyono.
Wahyono berencana untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak pemberi aspirasi dan meminta laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari kelompok penerima dana.
“Memang banyak kegiatan seperti ini, tapi saya akan coba cek lagi seperti apa pelaksanaannya. Soalnya, kadang anggaran keluar, tapi pelaksanaannya kurang jelas,” ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana aspirasi masih dipertanyakan. Pihak terkait diharapkan segera memberikan penjelasan dan dokumen resmi untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. (Ff/Edy)
